Berita-berita - Berita Lokal & Nasional

Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang intens merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Draf revisi undang-undang tersebut memecah UU No. 32 Tahun 2004 tersebut menjadi tiga RUU  yang akan diserahkan kepada DPR bulan Juni 2011 ini juga.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dipecah menjadi tiga undang-undang merupakan sebagai upaya perbaikan ataupun penyempurnaan. "Ketiga undang-undang tersebut adalah pemerintahan daerah, grand design UU pemilihan kepala daerah dan terakhir undang-undang tentang desa. Kami berjanji tiga undang-undang ini harus masuk ke DPR RI [ada bulan Juni ini juga," kata Gamawan Fauzi saat membuka Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Selatan, Jumat.

Gamawan Fauzi juga mengatakan bahwa  ada beberapa prinsip penting dalam aturan undang-undang tersebut. Dan itu menjadi jawaban akan permasalahan otonomi daerah. Selain itu, Gamawan Fauzi juga meminta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menjadi bagian poin penting. "Tolong disampaikan kepada Kemendagri apabila ada hasil kesepakatan tambahan untuk rancangan UU otonomi daerah sebelum dikirimkan ke DPR-RI harus diserahkan. Kita, masih ada waktu menambah, mengurang dan menyempurnakan. Masalahnya masih banyak hal di UU 32 belum dijawab tuntas,".

Seperti diketahui, bahwa telah banyak pihak, juga termasuk anggota DPR, telah mendesak Kementerian Dalam Negeri agar segera merampungkan pembahasan tiga RUU tersebut dan menyerahkannya kepada DPR.